Politeknik Negeri Jember (Polije) melakukan pertemuan dengan Biro SDM Kementerian Keuangan untuk membahas progres Memorandum of Understanding (MOU) serta usulan kebijakan magang tahun 2026. MOU yang diinisiasi sejak Oktober 2024 ini mencakup kerja sama pemagangan mahasiswa, riset bersama, keterlibatan praktisi mengajar, hingga peluang rekrutmen lulusan.

Dalam kesempatan itu, Polije menekankan pentingnya pengakuan setara bagi lulusan D4 Akuntansi dalam proses rekrutmen di Kementerian Keuangan, yang selama ini lebih memprioritaskan S1 Akuntansi. Polije juga mengusulkan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan ketentuan Kementerian PANRB.

Pertemuan tersebut turut membahas kebijakan magang 2026. Rencana pemberian insentif bagi mahasiswa magang dikhawatirkan membatasi jumlah peserta karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, Polije menawarkan skema magang mandiri, di mana mahasiswa tetap bisa mengikuti program meski tanpa insentif.

Kasubag Rekrutmen Biro SDM Kementerian Keuangan, Widi, menjelaskan bahwa pokok persoalan dalam MOU bukan kewajiban menerima lulusan Polije, melainkan memberikan ruang kompetisi yang adil.

“Tujuannya bukan menuntut rekrutmen khusus, tetapi membuka peluang bagi lulusan D4 Akuntansi untuk ikut formasi CPNS di Kemenkeu,” ujarnya.

Terkait usulan magang, Widi menambahkan, “Sebagian besar mahasiswa magang sebenarnya tidak menuntut insentif, sehingga hal ini akan kami pertimbangkan kembali. Masukan dari Polije akan menjadi bahan penguatan dasar hukum program magang ke depan.”

Sejak 2020, Polije telah menempatkan mahasiswa magang di berbagai unit Kemenkeu, seperti KPPN Semarang 1, KPPN Jember, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Praktisi Kemenkeu juga kerap terlibat sebagai dosen tamu di Polije. Dengan MOU yang lebih jelas, kedua pihak berharap sinergi ini semakin kuat dan memberi manfaat bagi mahasiswa, kampus, maupun institusi pemerintah.