Politeknik Negeri Jember (Polije) menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa binaan terkait Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes serta Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Vokasi Polije pada Kamis (28/02).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jember, Adi Wijaya, S.STP., M.Si., serta tim penggerak swadaya masyarakat dan akademisi dari Polije. Selain itu, sebanyak 35 Kepala Desa, 35 Direktur BUMDes, dan 28 Koordinator Pendamping Desa turut serta dalam agenda penting ini.
Direktur Polije, Saiful Anwar, S.TP., M.P., menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa berbasis ekonomi dan teknologi dengan fokus pada tiga aspek utama.
“Tiga aspek utama yang menjadi fokus kerja sama ini adalah penguatan wirausaha dan industri kreatif, peningkatan kualitas SDM desa, serta pembangunan desa untuk pertumbuhan ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa desa memiliki peluang untuk berkembang secara mandiri dengan dukungan akademisi dan pemerintah,” ujar Saiful Anwar.
Adapun cakupan kerja sama ini meliputi pendampingan tata kelola anggaran BUMDes, pelatihan UMKM, transfer teknologi tepat guna, serta pengembangan skema bina desa dan teaching factory (tefa). Harapannya, sinergi antara akademisi dan pemerintah desa dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Kepala Dinas PMD Jember, Adi Wijaya, S.STP., M.Si., menambahkan bahwa perjanjian kerja sama ini menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk berbagi pengalaman dan menghadapi tantangan dalam implementasi program desa.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini bisa berjalan efektif di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengawinkan teori dengan regulasi agar implementasi di desa bisa optimal,” kata Adi Wijaya.
Ia juga menekankan bahwa program ini mendukung sembilan prioritas pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Selain itu, kebijakan nasional seperti desa swasembada dan penyediaan makanan gratis juga menjadi perhatian.
“Kami berkomitmen mengalokasikan minimal 20 persen dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan BUMDesma. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 68 miliar rupiah untuk seluruh desa di Kabupaten Jember,” tambahnya.
Beberapa desa yang terlibat dalam kerja sama ini bahkan telah mengusulkan model usaha seperti peternakan sapi perah untuk produksi susu. Namun, aspek regulasi dan potensi pasar masih menjadi pertimbangan utama.
Dengan adanya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan desa, diharapkan program ini dapat memaksimalkan potensi ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (hnf)